Hukum, Moral, atau Pengendalian Sosial? Pergeseran Doktrin Hukum Pidana dalam Mengatur Kehidupan Pribadi Warga di Cina

Abstract

Hukum pidana dalam teori klasik dipahami sebagai instrumen yang digunakan untuk menghukum tindakan yang merugikan masyarakat, melindungi individu dari bahaya langsung, dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, dalam kenyataannya, peran hukum pidana cenderung melampaui batas tersebut. Namun, realitas di Cina, negara tidak hanya menghukum kejahatan yang nyata, tetapi juga perilaku yang secara moral dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana di Cina memperlihatkan pergeseran yang nyata dari tujuan klasik penegakan keadilan menjadi instrumen yang lebih luas untuk mengatur perilaku moral dan sosial. Kebijakan seperti pengendalian kelahiran dan pengawasan melalui sistem kredit sosial memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berekspresi, hak reproduksi, dan privasi. Keberadaan hukum pidana yang mencampuri ranah pribadi menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas sosial dan tuntutan individu untuk kebebasan. Penerapan hukum pidana di Cina tidak hanya bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga memperdalam kontrol negara terhadap warganya, mengaburkan batas antara penegakan hukum yang sah dan penindasan sistematis terhadap kebebasan individu.